Bandara Buleleng

DENPASAR - Ribut-ribut soal reklamasi Teluk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung berdampak terhadap program pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng. Gara-gara ribut reklamasi, masalah lokasi Bandara Buleleng buat sementara di-cooling down Tim Kajian Pemprov Bali. Sementara, Gubernur Pastika mengingatkan, jika semua orang berkomentar segala hal, apa pun yang akan dibangun di Bali pasti gagal.

Ketua Tim Kajian Pemprov Bali, Dewa Punia Asa, menyatakan pengkajian ulang lokasi bandara antara di Desa Sumberkima (Kecamatan Gerokgak, Buleleng Barat) dan Desa Kubutambahan (Kecamatan Kubutambahan, Buleleng Timur) tidak diekspose sementara. Soalnya, isu reklamasi dikhawatirkan bisa merembet ke wacana Bandara Buleleng. Dewa Punia menegaskan, rencana pembangunan Bandara Buleleng nantinya juga diarahkan mengurug laut (reklamasi) untuk membuat landasan pacu. Rencana reklamasi pembangunan landasan pacu bandara bisa-bisa jadi ramai dan ditolak masyarakat.

“Kita cooling down dulu-lah masalah lokasi Bandara Buleleng. Sekarang kan isu reklamasi sedang ramai. Nanti semua ikut berkomentar, bisa berantakan rencana pembangunan Bandara Buleleng,” ujar Dewa Punia yang juga Kadis Perhubungan-Informasi-Komunikasi Provinsi Bali di Denpasar, Minggu (4/8). Kendati cooling down, menurut Dewa Punia, pihaknya tetap melakukan tindak lanjut hasil pertemuan di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali untuk kaji ulang lokasi Bandara Buleleng. Dua tim penyusun Feasibility Study (FS) dari dua lembaga berbeda: PT Wiswakarma Consulindo dan PT Pembangunan Bali Mandiri (PBM) tetap diberikan kesempatan melakukan study kelayakan lokasi bandara.

“Apa hasilnya nanti, ya saya selaku Ketua Tim Kajian Pemprov Bali tetap akan melaporkannya. Tapi, untuk saat ini, masih menunggu. Lebih baik cooling down saja dulu,” ujar Punia Asa yang notabene mantan Kadis PU Provinsi Bali. Menurut Dewa Punia, masalah lokasi Bandara Buleleng kajiannya sekarang soal mencari titik aman pembebasan lahan. Paling aman di Desa Sumberkima (Buleleng Barat), karena risikonya minimal, biaya murah. Di Sumberkima ada tanah milik Pemprov Bali yang bisa digunakan untuk parker bandara, sehingga pembeasan lahan sangat murat.

Sedangkan lahan untuk langasan pacu bandara bisa degan mengurug laut. Dewa Punia mencontohkan Bandara Osaka di Jepang, yang dibangun di atas lahan reklamasi dengan mengurug laut. “Pembebasan lahan Bandara Buleleng bisa kok seperti Bandara Osaka Jepang: murah dan tidak njlimet. Hanya saja, ini baru rencana. Nanti tetap diputuskan setelah ada kajian. Sekarang cooling down saja dulu, apalagi sedang ramai isu reklamasi,” ujar birokrat yang alumnus Erasmus University Amterdam, Belanda ini. Secara terpisah, Ketua Komisi III DPRD Bali I Gusti Ngurah Suryanta Putra mengingatkan tidak boleh ada tawar menawar soal pembangunan Bandara Buleleng. Menurut politisi PDIP asal Tabanan ini, program pembangunan Bandara Buleleng harus terwujud.

“Bagi kami di DPRD Bali, Bandara Buleleng harus jadi. Rakyat Buleleng sudah menunggu itu. Masyarakat Buleleng setuju kok dibangun bandara di daerahnya,” tegas Suryanta Putra, Minggu kemarin. Hanya saja, Suryanta Putra pilih no comment terkait isu reklamasi yang bisa berdampak ke pembangunan Bandara Buleleng. “Kalau itu saya no comment. Yang pasti, kalau apa-apa selalu dikait-kaitkan, mau bikin program di Bali pasti tidak akan terwujud. Saya harap semua pihak menunggu kajian lokasi bandara, supaya tidak lagi terjadi pro dan kontra,” tandas Suryanta Putra.

Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika sebelumnya menegaskan, kalau semua berkomentar padahal tidak tahu persoalannya, apa pun yang hendak dibangun di Bali tidak akan terwujud. Rencana pembangunan Bandara Buleleng juga tidak akan terwujud jika semua orang komentar. “Kalau masalah Bandara Buleleng juga dijadikan pro dan kontra, saya yakin proyek tersebut bisa batal,” ujar Gubernur Pastika saat dialog dengan rakyat terkait pro-kontra reklamasi Teluk Benoa, Sabtu (3/8). Pastika mengingatkan, kasusnya sama seperti wacana pembangunan Jalan Layang di Simpangsiur Dewa Ruci Kuta, Badung. “Saat itu, semua berdebat dan ribut setengah mati soal dampak dan perhitungan yang macam-macam.

Ada yang takut mesulub karena kepala dilangkahi jembatan. Akhirnya, jalan laying batal, padahal dana dari pusat sudah ada,” kenang Pastika. Setelah jalan layang batal, dibangun kemudian Jalan Bawah tanah (Underpass) di Simpangsiur Dewa Ruci Kuta. Harga proyek Underpass jatuhnya jauh lebih mahal. “Makanya, kalau apa pun yang direncanakan pemerintah diributkan, ya lebih baik Gubernur diam saja, nggak berbuat apa-apa. Kan lebih tenang itu. Jika kemacetan lalulintas terjadi, ya nikmati saja,” sindir Pastika.